Mengenal Tentang Peralihan Hak Atas Tanah Beserta Pajak Yang Ditimbulkan

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp

 

SERI 1. JUAL BELI

 

The Rumah Property – Blog.

Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana penghitungan pajak yang timbul saat terjadinya jual beli atas tanah dan bangunan, ada baiknya kita perlu ketahui terlebih dahulu, bagaimana saja tanah dan bangunan tersebut dapat beralih dari satu subjek hukum ke subjek hukum yang lainnya, baik dalam artian beralih hak nya maupun hanya dilakukan adanya pembebanan hak di atas tanah tersebut.

Peralihan maupun pembebanan hak atas tanah dituangkan dalam akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bentuk Akta yang dapat dibuat oleh PPAT, berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Perka No. 8/2012, dibagi menjadi 8 macam, yaitu:

  1. Akta Jual Beli;
  2. Akta Tukar Menukar;
  3. Akta Hibah;
  4. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan;
  5. Akta Pembagian Hak Bersama;
  6. Akta Pemberian Hak Tanggungan;
  7. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai Di Atas Hak Milik;
  8. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

 

Kita akan ulas satu persatu tentang peralihan dan pembebanan hak atas tanah tersebut satu persatu, yang akan kita mulai dari proses Jual Beli, untuk tanah yang sudah memiliki alas hak yang berupa sertipikat hak milik; Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA pengertian Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yang menyebutkan bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Baca Juga:  Cara Menata Tanaman di Balkon Berikut Bisa Anda Terapkan

 

Dalam peralihan hak milik atas tanah, muncul pajak peralihan dalam prosesnya, yaitu :

1. PPh (Pajak Penghasilan) akan dikenakan kepada penjual/ orang yang melepaskan hak atas tanah dan bangunannya dan memperoleh pembayaran atas dilepaskannya tanah hak miliknya tersebut.

 

Besarnya PPh dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar 2,5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Contoh : A dan B melakukan jual beli tanah dan rumah senilai Rp 100.000.000,-, maka besaran PPh yang dikenakan kepada penjual adalah : 2,5% x Rp 100.000.000,- = Rp 2.500.000,-

 

2. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) akan dikenakan kepada pembeli/ orang yang menerima hak atas tanah dan bangunan.

 

BPHTB sendiri merupakan pungutan oleh pemerintah daerah atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Keberadaan BPTHB dikenakan kepada pribadi atau badan karena perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh pribadi atau badan.

Besarnya BPHTB yaitu 5 persen dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Besaran NPOPTKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 87 ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar Rp 60.000.000,- untuk setiap wajib pajak.

Baca Juga:  Daftar Tanaman Penyerap Racun Rokok Paling Efektif

-Untuk di wilayah DKI Jakarta besaran NPOPTKP adalah Rp 80.000.000,-

Contoh : A dan B melakukan jual beli tanah dan rumah senilai Rp 100.000.000,- di Jakarta Selatan, maka besaran BPHTB yang dikenakan kepada penjual adalah :

5% x (Rp 100.000.000,- – Rp 80.000.000,-) = Rp 1.000.000,-

Demikian sedikit penjelasan mengenai pajak jual beli atas tanah dan bangunan yang kita ulas pada bab pertama.

Terima kasih.

 

Oleh : CINANTYA PRIMA HAPSARI, SH., M.Kn.

Praktisi Hukum

ARTIKEL LAINNYA

error: Agen properti di Jakarta
×

Konsultasikan kebutuhan pembelian tempat tinggal Anda kepada kami.

× Chat WhatsApp